Jakarta – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang meminta Kementerian Agama segera mengkoordinir pesantren-pesantren di berbagai pelosok tanah air agar segera menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, saat ini prosentase pesantren maupun santri penerima MBG masih sangat kecil.

“Dari sekitar 11 juta orang santri dan 1 juta orang pengajar pesantren, baru 2 persen saja yang sudah menjadi penerima manfaat MBG,” kata Nanik saat menerima kunjungan Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, di Kantor BGN, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, (19/11).

Selain jumlah santri penerima MBG yang masih sangat sedikit, dalam Rapat Dengar Pendapat BGN dengan Komisi IX pekan lalu, BGN mendapat masukan beberapa anggota DPR tentang masih banyaknya pesantren yang belum mengelola dapur MBG. “Banyak pesantren-pesantren besar dengan santri di atas 4.000 ternyata belum punya SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” ujar Nanik.

Menurut mantan wartawan senior itu, pesantren harus menjadi penerima MBG karena ketika merancang program MBG ini, Presiden Prabowo Subianto justru telah menekankan bahwa pesantren adalah salah satu sasaran utama program MBG. “Pak Prabowo sangat perhatian kepada pesantren, jadi jangan sampai pesantren-pesantren malah tidak jadi penerima manfaat MBG,” ujarnya.

Karena itu pula, Nanik meminta Wakil Menteri Agama segera mendata dan mengkoordinir pesantren-pesantren, termasuk pesantren di wilayah terpencil. Sebab, untuk pesantren di wilayah terpencil, pemerintah telah memerintahkan bank-bank Himbara untuk membantu pembangunan dapur MBG. “Kalau untuk daerah terpencil, 100-200 penerima manfaat pun akan dilayani,” kata Wakil Kepala BGN bidang Investigasi dan Komunikasi Publik itu.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menyambut baik imbauan Wakil Kepala BGN ini. Dia berjanji akan mengumpulkan pesantren-pesantren dari daerah per daerah agar bisa segera menjadi penerima manfaat, dan memiliki dapur jika memang mampu. “Imbauan Bu Waka akan segera saya tindaklanjuti. Saya akan undang pesantren-pesantren agar mendapat arahan BGN, sehingga mereka bisa segera menjadi penerima manfaat MBG,” ujarnya.(Red)

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional